BP2MI Serahkan Souvenir Borgol Polisi: Ikrar Lawan Sindikat TPPO

Batam, Batamnews – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar diskusi publik di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (6/4/2023). Ada yang menarik dari kegiatan ini, tepatnya sesi pemberian cinderamata.

Pasalnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyerahkan cinderamata berupa borgol kepada pihak kepolisian. Menurut Benny, sindikat itu tidak meminta kompromi.

”Jadi, souvenir borgol yang saya serahkan ke polisi tadi, adalah hadiah yang dititipkan kepada saya. Sehingga jika di kemudian hari ada pejabat atau staf di lingkungan BP2MI yang terlibat dalam penempatan atau perdagangan orang secara ilegal, aparat penegak hukum Polri tidak perlu ragu untuk memburunya. Silakan proses hukumnya,” kata Benny.

Dia menganalogikan, hilangnya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal tidak akan merugikan negara. Bagi Benny, keselamatan anak-anak kota lebih penting daripada membiarkan mereka dikorbankan. Jadi, hukuman berat harus diberikan.

Baca Juga: Bingung Penyelundupan PMI Ilegal, Mahfud Md Sebut Integritas Pejabat dan Pejabat

”Kalau untuk menyelamatkan satu anak negeri saja dari korban perdagangan manusia, ada 1-10 bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus ditindak. Dipenjara karena terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penempatan TKI ilegal asal Indonesia, maka mereka kita biarkan, kita lepas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Benny mengimbau aparatur negara, khususnya yang menduduki jabatan publik, agar bersikap tegas dalam menangani sindikat penempatan ilegal PMI. Dia berharap semua pemangku kepentingan terlibat dalam perang universal melawan sindikat.

”Sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita pada merah putih dan republik, dengan memperkuat kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan seluruh elemen kekuatan 24 Kementerian/Lembaga. Pemerintah Pusat dan Daerah, Ormas-Ormas dan Karang Taruna, Aktivis Kemanusiaan, LSM dan kekuatan masyarakat sipil lainnya yang melawan Sindikat Perdagangan Manusia,” kata Benny.

Sebagai informasi, diskusi publik usai dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Mahfud MD dilanjutkan dengan diskusi panel.

Hadir sebagai narasumber antara lain Komisi I DPR RI Christina Aryani, Kabinda Kepulauan Riau, Gubernur Kepri, pimpinan Komnas HAM, aktivis perempuan Yenny Wahid. Dirjen Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Pimpinan PB NU, Kadensus 88 Antiteror Polri dan beberapa narasumber lainnya.