Kementerian PUPR Dukung Transformasi BUMN Karya

RADARSOLO.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung transformasi perusahaan BUMN Karya dalam rangka pelaksanaan penugasan negara untuk pembangunan infrastruktur.

“Kami sangat mendukung proses transformasi tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Jakarta, Selasa.

Menurut Endra, transformasi BUMN Karya membutuhkan kesepakatan dan keputusan akhir di tingkat kabinet. “Kami mendorong proses tata kelola yang lebih baik. BUMN Karya itu menjalankan tugas negara,” ujarnya.

Penugasan kepada BUMN Karya berarti ada misi negara yang dipercayakan kepada BUMN.

Endra mengatakan, jika tidak ada penugasan khusus kepada BUMN Karya untuk pembangunan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, mustahil mudik lebaran 2023 akan berjalan aman dan lancar.

“Itu penugasan jadi ada kebijakan negara, tapi dibalik itu ada tata kelola yang harus lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Menteri BUMN Erick Thohir tidak berencana melakukan merger atau membentuk holding BUMN Karya, melainkan membentuk spesialisasi masing-masing BUMN Karya.

Basuki mengaku belum mengetahui detail rencana transformasi BUMN Karya yang akan dilakukan Kementerian BUMN. Namun, dia dan Erick memang menjalin komunikasi setelah muncul wacana transformasi BUMN Karya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan terus mendorong restrukturisasi BUMN Karya. Kementerian BUMN sudah memiliki roadmap transformasi BUMN Karya.

Menurut Erick, pihaknya sedang membenahi portofolio dan melakukan regrouping, serta melakukan konsolidasi agar BUMN dapat memiliki spesialisasi dan keahlian sesuai regulasi industri konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bukan bisnis generalis apalagi Palugada.

Erick juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur serta peran pemerintah dan swasta. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing dengan menurunkan biaya logistik Indonesia yang saat ini masih 23 persen. (di antara)