Pentingnya Menjaga Ekologi Laut untuk Mendorong Ekonomi Biru: Gubernur Ansar Hadiri Rapat Kerja Teknis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Kepulauan Riau, Batamnews – Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang digelar di Hotel Radisson Suka Jadi Kota Batam, Rabu sore (10/5/2023).

Rapat Kerja Teknis dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur Ansar turut mendampingi Menteri dan hadir bersama tamu undangan lainnya.

Baca Juga: Menteri KKP dan Gubernur Ansar Tinjau Pembangunan 2 Kapal Pengawas Perikanan di Tanjung Uncang, Perkuat Pengawasan Perikanan di Zona I Laut Natuna Utara

Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan karena dipilihnya Kota Batam sebagai lokasi Rapat Kerja Teknis Penataan Ruang Laut.

Gubernur Ansar mencatat bahwa Kepulauan Riau yang sebagian besar terdiri dari lautan membuat mayoritas penduduknya menjadi nelayan. Terdapat kurang lebih 44.575 rumah tangga nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, dengan potensi sumber daya ikan lestari mencapai 1,3 ton per tahun.

“Di Kepri juga ada pemanfaatan ruang laut untuk permukiman. Sekitar 70 persen kabupaten/kota memiliki permukiman laut, dengan total 322 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 172 desa/kelurahan yang telah memenuhi Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” imbuhnya Gubernur Ansar.

Baca Juga: STQH X Kepulauan Riau 2023: Gubernur Ansar Resmi Buka Acara, 117 Peserta Ikuti

Gubernur Ansar berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam upaya memanfaatkan potensi besar kelautan dan perikanan di wilayah Kepulauan Riau. Dengan sinergi dan dukungan penuh, Gubernur yakin potensi bahari di Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kementerian Kelautan dan PerikananSakti Wahyu Trenggono, menjelaskan Kementerian saat ini sedang menyiapkan program ekonomi biru sebagai konsep yang menyeimbangkan aspek ekologi dan ekonomi dalam ekosistem laut.

“Konsep ini mencakup pembangunan ekonomi melalui sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola secara berkelanjutan, masing-masing sektor dapat membantu mencapai kemakmuran Indonesia,” jelasnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: Walikota Batam Presentasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan APBD Kota Batam 2022

Menteri Trenggono menambahkan, Kementerian KKP terus mengembangkan konsep pembangunan ekonomi berbasis ekologi dengan mempertimbangkan potensi ekonomi di masing-masing wilayah, sehingga pengembangan wilayah dapat didasarkan pada potensi pulau-pulau yang ada di dalamnya.

“Konsep ini diyakini dapat menggerakkan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan laut dan potensi maritim secara bijak,” ujarnya.

Menteri Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada lima program pembangunan untuk mewujudkan konsep besar ekonomi biru. Program tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, implementasi kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota terukur, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan terutama untuk komoditas ekspor unggulan seperti udang, lobster dan rumput laut.

Baca juga: Dugaan Penipuan: Ketua PDIP Aceh Dilaporkan ke Polda Aceh oleh Oknum Polisi

Selain itu, pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem dari peningkatan kegiatan ekonomi juga menjadi perhatian. Terakhir, pelaksanaan program Bulan Cinta Laut bertujuan untuk mengurangi populasi sampah plastik di laut.

Dalam acara tersebut dilakukan peluncuran E-Fishing dan penandatanganan kerja sama, termasuk penyerahan keputusan dan persetujuan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak hanya itu, Dirjen PRL Victor Gusyaaf Manoppo juga menandatangani Deklarasi Zona Integritas.

Kegiatan tersebut antara lain penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dirjen PRL Kementerian PKC dengan Dirut PT. Semen Padang, serta penyerahan dokumen perijinan PKKPRL kepada PT. Terutama Seax Indonesia.

Baca Juga: Warga Tiban Disiapkan, Aliran Air Mati Mulai Pukul 11.00 WIB, Ini Kawasan Terganggu

Selain itu, penyerahan dokumen izin SIPJI dilakukan kepada Uni Hokmanto untuk perdagangan arwana dalam negeri dan M. Yazid untuk perdagangan dalam negeri kuda laut. Selanjutnya, sertifikat Evika telah diterbitkan untuk Kantor KP provinsi, termasuk Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku Utara.

Terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan menyerahkan surat keputusan terkait penetapan kawasan konservasi di tiga provinsi, yakni Bangka Belitung, Lampung, dan Papua Selatan. Selain itu, persetujuan teknis juga diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terkait materi teknis perairan pesisir provinsi (RZWP3K) di empat provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.