Tidak Masuk Data, Jalur Afirmasi Otomatis PPDB Ditolak

RADARSOLO.COM – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur afirmasi bagi peserta didik dari keluarga miskin (Gakin) hanya diprioritaskan bagi yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 dan P2. Sedangkan orang yang rentan terhadap risiko sosial tidak termasuk dalam kelompok yang dipertimbangkan.

“Jadi memang hanya P1-P2 yang bisa mendaftar. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan risiko sosial, tidak bisa masuk melalui jalur afirmasi ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta, Dian Rineta, Rabu (17/5/2023).

Dian menegaskan, sesuai juknis (juknis) PPDB, kuota khusus siswa non sekolah di SMP Negeri adalah 35 persen dan SD Negeri 25 persen dari total daya tampung masing-masing sekolah. Jumlah ini bisa berubah terutama untuk sekolah yang berada di daerah kantong kemiskinan.

Data DTKS dan SIK diperbaharui setiap enam bulan sekali. Diakui Dian, banyak masyarakat yang belum memahami pemutakhiran data kependudukan. Sehingga pada PPDB tahun lalu banyak yang terlempar dari jalur afirmasi. Kemudian data DTKS terbaru akan digunakan untuk seleksi PPDB jalur afirmasi.

“Nanti kita lihat kecamatan-kecamatan yang kantongnya (kemiskinan) besar. Kita izinkan ada kuota afirmasi yang berbeda. Tapi yang tidak kita tampung adalah kategori P1 dan P2 yang merupakan kategori miskin. Sedangkan kategori P3 yang rentan terhadap risiko sosial, tidak dianggap,” jelasnya.

Kepala SMPN 6 Surakarta Poernama Irianto juga mengusulkan penambahan kuota afirmasi. Ia mengungkapkan, hampir setiap tahun selama PPDB sekolah, SMPN 6 Surakarta menolak ratusan siswa karena keterbatasan kuota. Berdasarkan hal itu, ia mengusulkan agar sekolah-sekolah yang merupakan kantong-kantong miskin mendapat tambahan kuota afirmasi. Diakui, hampir 50 persen siswa kelas VII dan VIII bukan siswa.

“Kita berharap kuota takin dinaikkan, setiap tahun hampir setengahnya kita tolak. Kami hanya dapat menerima sekitar 90 siswa tetapi ada lebih dari 150 siswa yang terdaftar. Kemarin juga kami usulkan ke dinas pendidikan,” ujarnya. (ian/bun/dam)

Reporter: Septian Refvinda Argiandini

RADARSOLO.COM – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur afirmasi bagi peserta didik dari keluarga miskin (Gakin) hanya diprioritaskan bagi yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori P1 dan P2. Sedangkan orang yang rentan terhadap risiko sosial tidak termasuk dalam kelompok yang dipertimbangkan.

“Jadi memang hanya P1-P2 yang bisa mendaftar. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan risiko sosial, tidak bisa masuk melalui jalur afirmasi ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta, Dian Rineta, Rabu (17/5/2023).

Dian menegaskan, sesuai juknis (juknis) PPDB, kuota khusus siswa non sekolah di SMP Negeri adalah 35 persen dan SD Negeri 25 persen dari total daya tampung masing-masing sekolah. Jumlah ini bisa berubah terutama untuk sekolah yang berada di daerah kantong kemiskinan.

Data DTKS dan SIK diperbaharui setiap enam bulan sekali. Diakui Dian, banyak masyarakat yang belum memahami pemutakhiran data kependudukan. Sehingga pada PPDB tahun lalu banyak yang terlempar dari jalur afirmasi. Kemudian data DTKS terbaru akan digunakan untuk seleksi PPDB jalur afirmasi.

“Nanti kita lihat kecamatan-kecamatan yang kantongnya (kemiskinan) besar. Kita izinkan ada kuota afirmasi yang berbeda. Tapi yang tidak kita tampung adalah kategori P1 dan P2 yang merupakan kategori miskin. Sedangkan kategori P3 yang rentan terhadap risiko sosial, tidak dianggap,” jelasnya.

Kepala SMPN 6 Surakarta Poernama Irianto juga mengusulkan penambahan kuota afirmasi. Ia mengungkapkan, hampir setiap tahun selama PPDB sekolah, SMPN 6 Surakarta menolak ratusan siswa karena keterbatasan kuota. Berdasarkan hal itu, ia mengusulkan agar sekolah-sekolah yang merupakan kantong-kantong miskin mendapat tambahan kuota afirmasi. Diakui, hampir 50 persen siswa kelas VII dan VIII bukan siswa.

“Kita berharap kuota takin dinaikkan, setiap tahun hampir setengahnya kita tolak. Kami hanya dapat menerima sekitar 90 siswa tetapi ada lebih dari 150 siswa yang terdaftar. Kemarin juga kami usulkan ke dinas pendidikan,” ujarnya. (ian/bun/dam)

Reporter: Septian Refvinda Argiandini